Selamat datang di JDIH Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di area penataan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Badan Lingkungan Peradilan. Ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas) yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab JDIH Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawahnya menyampaikan bahwa pentingnya peran tenaga IT untuk mewujudkan implementasi JDIH di lingkungan Pengadilan masing-masing. “Tenaga IT itu motor penggerak, banyak aplikasi yang dikuasai sehingga saya mengharapkan JDIH ini dapat dibangun di satker saudara”.